Hukum bisnis online menjadi salah satu aspek paling krusial yang sering diabaikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Padahal, per 2026, regulasi digital semakin ketat dan sanksinya semakin berat. Tanpa pemahaman hukum yang memadai, usaha yang sudah dibangun bertahun-tahun bisa runtuh hanya karena satu kelalaian administratif.
Ternyata, lebih dari 60% UMKM digital di Indonesia belum memiliki legalitas usaha yang lengkap. Fakta ini cukup mengkhawatirkan, mengingat pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital sejak diberlakukannya berbagai regulasi baru terbaru 2026. Nah, artikel ini hadir untuk membantu memahami apa saja kewajiban hukum yang wajib dipenuhi.
Apa Itu Hukum Bisnis Online dan Mengapa UMKM Perlu Peduli?
Hukum bisnis online mencakup seluruh aturan hukum yang mengatur kegiatan perdagangan, pemasaran, transaksi, dan operasional usaha yang dilakukan melalui platform digital. Ini bukan hanya soal daftar NIB atau izin usaha biasa.
Ruang lingkupnya sangat luas, mulai dari:
- Perlindungan konsumen di ranah digital
- Keamanan data dan privasi pelanggan
- Hak kekayaan intelektual (merek, logo, konten)
- Perpajakan usaha berbasis digital
- Ketentuan iklan dan promosi online
- Kontrak elektronik dan syarat & ketentuan layanan
Selain itu, regulasi seperti UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), serta aturan turunan yang diperbarui pada 2026 menjadi landasan utama yang harus dipahami setiap pelaku UMKM digital.
Legalitas Usaha: Fondasi Utama Hukum Bisnis Online yang Sah
Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah memastikan usaha sudah memiliki legalitas resmi. Tanpa ini, semua aktivitas bisnis online bisa dianggap ilegal di mata hukum.
Dokumen Legalitas Wajib untuk UMKM Digital (Update 2026)
Berikut adalah dokumen legal yang harus dimiliki sebelum mulai berjualan online:
| Dokumen | Keterangan | Wajib? |
|---|---|---|
| NIB (Nomor Induk Berusaha) | Identitas resmi usaha, daftar via OSS | ✅ Wajib |
| NPWP Usaha | Kewajiban perpajakan digital | ✅ Wajib |
| Merek Terdaftar (DJKI) | Perlindungan nama & logo usaha | ⚠️ Sangat Disarankan |
| Sertifikasi Halal / SNI | Tergantung jenis produk | ⚠️ Kondisional |
| Izin Edar (BPOM/Kemenkes) | Untuk produk pangan, kosmetik, obat | ✅ Wajib (sesuai jenis) |
Semua proses pendaftaran di atas kini bisa dilakukan secara online melalui portal OSS (Online Single Submission) di oss.go.id, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda legalitas usaha.
Perlindungan Konsumen: Kewajiban Hukum yang Sering Diabaikan UMKM
Salah satu aspek hukum bisnis online yang paling sering melahirkan sengketa adalah pelanggaran hak konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetap berlaku dan diperkuat regulasi digital terbaru 2026.
Ada beberapa kewajiban yang wajib dipenuhi setiap penjual online:
- Informasi produk yang jujur dan akurat — foto, deskripsi, dan spesifikasi harus sesuai dengan produk asli.
- Kebijakan pengembalian barang (return policy) yang jelas dan mudah diakses.
- Garansi produk sesuai yang dijanjikan dalam iklan atau deskripsi.
- Respons komplain dalam waktu yang wajar (maksimal 2×24 jam adalah standar yang umum di marketplace).
- Tidak melakukan iklan menyesatkan — klaim berlebihan bisa berujung sanksi hukum.
Jadi, jika ada pembeli yang merasa tertipu dengan deskripsi produk, pelaku usaha bisa dilaporkan ke BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) atau bahkan diproses secara hukum pidana.
Keamanan Data Pelanggan: Aturan Terbaru 2026 yang Wajib Dipatuhi
Ini adalah area yang paling banyak luput dari perhatian UMKM digital. Padahal, UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022 sudah mulai ditegakkan penuh per 2026 dengan sanksi yang sangat berat.
Berikut hal-hal kritis yang harus diperhatikan terkait data pelanggan:
- Tidak boleh menjual atau membagikan data pribadi pelanggan (nama, nomor HP, alamat) tanpa izin
- Wajib memiliki Privacy Policy yang jelas di toko online atau website
- Data pelanggan harus disimpan dengan sistem keamanan yang memadai
- Jika terjadi kebocoran data, wajib melaporkan ke otoritas dalam waktu 14 hari kerja
- Pelanggan berhak meminta penghapusan data mereka kapan saja (right to be forgotten)
Sanksi pelanggaran UU PDP update 2026 bisa mencapai pidana penjara hingga 6 tahun atau denda hingga Rp 6 miliar. Angka yang tidak main-main bagi pelaku UMKM.
Perpajakan Digital: Kewajiban Pajak Bisnis Online Terbaru 2026
Pemerintah semakin serius mengawasi arus transaksi digital. Per 2026, Direktorat Jenderal Pajak telah mengintegrasikan data dari seluruh marketplace besar dengan sistem perpajakan nasional.
Skema Pajak yang Berlaku untuk UMKM Online
Terdapat dua skema utama yang relevan bagi pelaku UMKM digital:
- PPh Final 0,5% dari omzet bruto per bulan — berlaku bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun (bebas pajak) dan Rp 500 juta–Rp 4,8 miliar (dikenakan PPh Final 0,5%)
- PPN (Pajak Pertambahan Nilai) — wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) jika omzet melebihi Rp 4,8 miliar per tahun
Namun, banyak UMKM yang tidak menyadari bahwa marketplace otomatis memotong pajak dari setiap transaksi dan melaporkannya ke DJP. Artinya, data penjualan sudah ada di tangan otoritas pajak. Lebih baik patuh dari awal daripada kena pemeriksaan mendadak.
Hak Kekayaan Intelektual: Lindungi Merek Sebelum Terlambat
Kasus pembajakan merek di dunia bisnis online Indonesia semakin marak per 2026. Tidak sedikit UMKM yang susah payah membangun brand, lalu tiba-tiba mereknya didaftarkan orang lain terlebih dahulu.
Langkah-langkah perlindungan HKI yang perlu dilakukan sesegera mungkin:
- Daftarkan merek ke DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) melalui dgip.go.id
- Lindungi konten original (foto produk, video, artikel) sebagai hak cipta
- Jangan gunakan nama, logo, atau desain milik pihak lain tanpa izin
- Pantau secara berkala apakah merek usaha sudah didaftarkan pihak lain
Biaya pendaftaran merek untuk UMKM terbaru 2026 relatif terjangkau, yakni Rp 500.000 per kelas barang/jasa dengan masa perlindungan 10 tahun yang bisa diperpanjang.
Kontrak Elektronik dan Syarat & Ketentuan Layanan
Setiap transaksi online sejatinya adalah sebuah kontrak antara penjual dan pembeli. Di sinilah pentingnya memiliki Syarat & Ketentuan (Terms & Conditions) yang kuat dan sah secara hukum.
Berdasarkan UU ITE dan regulasi PMSE terbaru 2026, kontrak elektronik yang sah harus memenuhi syarat:
- Ada kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak
- Objek kontrak (barang/jasa) harus legal dan jelas spesifikasinya
- Tidak mengandung klausula yang merugikan konsumen secara sepihak
- Tersedia dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami
Namun perlu diingat, klausula yang membebaskan penjual dari semua tanggung jawab secara mutlak (disclaimer absolut) tidak diakui secara hukum di Indonesia.
Kesimpulan
Memahami hukum bisnis online bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi setiap UMKM yang ingin bertahan dan berkembang di era digital 2026. Mulai dari legalitas usaha, perlindungan konsumen, keamanan data, perpajakan, hingga perlindungan merek — semuanya saling berkaitan dan sama pentingnya.
Langkah terbaik adalah memulai dari hal yang paling mendasar: urus NIB sekarang, daftarkan merek sesegera mungkin, dan pahami kewajiban pajak digital. Jika membutuhkan panduan lebih lanjut, konsultasi dengan konsultan hukum bisnis atau mengikuti program pendampingan UMKM dari Kementerian Koperasi dan UKM bisa menjadi pilihan yang tepat. Bisnis yang kuat dimulai dari fondasi hukum yang kokoh.