Mutasi kendaraan antar provinsi kini bisa diurus secara online tanpa harus antre berjam-jam di kantor Samsat. Per 2026, Korlantas Polri telah menghadirkan sistem digital terpadu yang memungkinkan pemilik kendaraan mengajukan permohonan mutasi lintas daerah dari rumah. Proses yang dulu memakan waktu berhari-hari kini bisa dimulai hanya lewat genggaman tangan.
Banyak pemilik kendaraan masih bingung soal alur, syarat, dan biaya yang berlaku. Ternyata, sejak pembaruan kebijakan terbaru 2026, prosedur mutasi kendaraan antara provinsi mengalami penyederhanaan signifikan. Nah, artikel ini hadir sebagai panduan lengkap agar proses mutasi berjalan lancar tanpa hambatan.
Apa Itu Mutasi Kendaraan Antar Provinsi?
Mutasi kendaraan antar provinsi adalah proses pemindahan data registrasi kendaraan bermotor dari satu wilayah hukum Samsat ke Samsat di provinsi lain. Proses ini wajib dilakukan ketika pemilik kendaraan berpindah domisili secara permanen ke luar provinsi asal kendaraan terdaftar.
Selain itu, mutasi juga diperlukan saat terjadi jual beli kendaraan bekas antara pembeli dan penjual yang berbeda provinsi. Jadi, mutasi bukan sekadar formalitas — ini adalah kewajiban hukum yang memastikan data kendaraan sesuai dengan domisili pemilik yang sah.
Syarat Dokumen Mutasi Kendaraan Antar Provinsi Terbaru 2026
Sebelum memulai proses pengajuan, pastikan semua dokumen berikut sudah lengkap dan valid. Kelengkapan berkas adalah kunci utama agar pengajuan tidak ditolak di tengah jalan.
Berikut daftar dokumen yang wajib disiapkan untuk proses mutasi kendaraan antar provinsi:
- BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli dan fotokopi
- STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli dan fotokopi
- KTP asli pemilik kendaraan yang masih berlaku
- Faktur pembelian kendaraan (untuk kendaraan baru atau hasil jual beli)
- Hasil cek fisik kendaraan dari Samsat asal (gesek nomor rangka dan mesin)
- Sertifikat Regident (jika sudah diterbitkan di daerah asal)
- Kwitansi jual beli bermaterai (khusus perpindahan kepemilikan)
Pastikan tidak ada pajak kendaraan yang tertunggak sebelum mengajukan mutasi. Tunggakan pajak akan langsung memblokir proses pengajuan secara sistem.
Cara Urus Mutasi Kendaraan Antar Provinsi secara Online 2026
Korlantas Polri melalui platform Signal (Samsat Digital Nasional) menjadi pintu utama untuk memulai proses mutasi secara online. Berikut langkah-langkah lengkapnya:
Langkah 1: Permohonan di Samsat Asal (Online)
- Unduh dan buka aplikasi Signal di smartphone (tersedia di Google Play Store dan App Store)
- Login menggunakan NIK dan data kendaraan yang terdaftar
- Pilih menu “Mutasi Kendaraan” lalu klik “Mutasi Keluar”
- Unggah semua dokumen yang dipersyaratkan dalam format PDF atau JPG
- Isi formulir permohonan mutasi secara digital
- Tunggu verifikasi dari petugas Samsat asal (estimasi 1-3 hari kerja)
Langkah 2: Cek Fisik Kendaraan
- Setelah permohonan disetujui, datang ke Samsat asal untuk cek fisik kendaraan
- Petugas akan menggesek nomor rangka dan nomor mesin secara langsung
- Hasil cek fisik akan diunggah ke sistem oleh petugas
- Ambil berkas mutasi keluar (dokumen fisik dari Samsat asal)
Langkah 3: Pendaftaran di Samsat Tujuan
- Bawa seluruh berkas mutasi keluar ke Samsat di provinsi tujuan
- Daftarkan kendaraan melalui loket mutasi masuk
- Lakukan pembayaran biaya BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) dan administrasi
- Tunggu proses penerbitan STNK dan pelat nomor baru
- Ambil BPKB baru yang sudah diperbarui (estimasi 30-60 hari kerja)
Nah, meski sebagian besar proses bisa dimulai secara online, kunjungan fisik ke Samsat asal untuk cek kendaraan tetap diperlukan. Namun, antrean panjang di loket pendaftaran sudah bisa dihindari sepenuhnya.
Rincian Biaya Mutasi Kendaraan Antar Provinsi 2026
Biaya mutasi kendaraan antar provinsi bervariasi tergantung jenis kendaraan dan nilai jualnya. Berikut rincian estimasi biaya resmi berdasarkan update 2026:
| Jenis Biaya | Kendaraan Roda 2 | Kendaraan Roda 4 |
|---|---|---|
| Biaya Mutasi Keluar (Cabut Berkas) | Rp 150.000 | Rp 250.000 |
| Penerbitan STNK Baru | Rp 100.000 | Rp 200.000 |
| Penerbitan Pelat Nomor Baru | Rp 60.000 | Rp 100.000 |
| BBNKB (Bea Balik Nama) | 1-2,5% dari NJKB | 1-2,5% dari NJKB |
| Penerbitan BPKB Baru | Rp 225.000 | Rp 375.000 |
Komponen terbesar dalam proses mutasi kendaraan adalah BBNKB yang dihitung berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Semakin tinggi nilai kendaraan, semakin besar pula BBNKB yang harus dibayarkan ke daerah tujuan.
Estimasi Waktu Proses Mutasi Kendaraan 2026
Banyak yang bertanya: seberapa lama proses mutasi kendaraan antar provinsi itu? Berdasarkan standar layanan terbaru 2026, Korlantas Polri menargetkan percepatan proses dibanding tahun-tahun sebelumnya.
- Verifikasi online di Samsat asal: 1–3 hari kerja
- Proses cek fisik kendaraan: 1 hari (langsung selesai)
- Penerbitan berkas mutasi keluar: 3–7 hari kerja
- Proses di Samsat tujuan (STNK + pelat baru): 7–14 hari kerja
- Penerbitan BPKB baru dari Polda: 30–60 hari kerja
Jadi, secara keseluruhan proses mutasi kendaraan antar provinsi bisa memakan waktu sekitar 1–3 bulan hingga BPKB baru diterima. Namun, STNK dan pelat nomor baru biasanya sudah bisa diambil dalam 2–3 minggu pertama.
Tips Agar Proses Mutasi Lancar dan Cepat
Ada beberapa hal yang sering menjadi penghambat proses mutasi kendaraan antar provinsi. Berikut tips yang perlu diperhatikan agar semuanya berjalan mulus:
- Lunasi seluruh tunggakan pajak kendaraan sebelum mengajukan mutasi
- Pastikan data KTP sudah sesuai dengan domisili tujuan (gunakan KTP daerah tujuan)
- Foto dokumen dengan pencahayaan baik agar mudah diverifikasi sistem
- Simpan selalu nomor token atau kode pengajuan dari aplikasi Signal
- Koordinasikan dengan penjual (jika kendaraan bekas) untuk kelengkapan berkas dari pihaknya
- Manfaatkan jadwal online agar tidak perlu datang pagi-pagi untuk antre
Bahkan, kini tersedia layanan konsultasi online melalui WhatsApp resmi tiap Samsat daerah yang bisa dihubungi sebelum datang langsung. Hal ini sangat membantu untuk mengecek kelengkapan berkas terlebih dahulu.
Kesimpulan
Proses mutasi kendaraan antar provinsi di tahun 2026 jauh lebih mudah dan efisien berkat digitalisasi layanan Samsat melalui aplikasi Signal. Meski tetap memerlukan satu kali kunjungan fisik untuk cek kendaraan, sebagian besar proses administrasi kini bisa dilakukan dari rumah. Kuncinya adalah melengkapi dokumen sejak awal, memastikan tidak ada tunggakan pajak, dan mengikuti alur pengajuan secara berurutan.
Segera manfaatkan kemudahan layanan online ini agar kendaraan sudah terdaftar resmi di daerah domisili baru. Kendaraan yang datanya tidak sesuai domisili bisa berpotensi masalah saat perpanjangan pajak atau jika terlibat urusan hukum. Cek juga informasi seputar balik nama kendaraan, perpanjangan STNK tahunan online, dan cara cek pajak kendaraan lewat HP untuk layanan Samsat digital lainnya yang bisa memudahkan kepengurusan administrasi kendaraan.