Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memang jadi tantangan tersendiri buat pengusaha. Apalagi kalau bisnis lagi kurang oke, rasanya berat ya mau langsung menyesuaikan gaji karyawan dengan aturan baru.
Tapi tenang, pemerintah punya solusi kok! Ada mekanisme legal yang namanya penangguhan pelaksanaan upah minimum. Jadi, perusahaan yang lagi kesulitan finansial bisa mengajukan penangguhan UMK. Gimana caranya? Apa saja syaratnya? Yuk, simak selengkapnya!
Apa Itu Penangguhan Upah Minimum?
Penangguhan upah minimum itu sederhananya gini, izin yang dikasih Gubernur ke perusahaan buat bayar upah di bawah UMK yang berlaku. Tapi, bukan berarti perusahaan bisa seenaknya ya! Tetap ada batas minimum yang harus dipenuhi.
Selama masa penangguhan, perusahaan wajib bayar upah minimal sebesar UMK tahun sebelumnya. Contohnya, kalau UMK 2025 itu Rp4.000.000 dan UMK 2026 naik jadi Rp4.250.000, perusahaan yang dapat penangguhan tetap wajib bayar minimal Rp4.000.000.
Penangguhan ini berlaku maksimal 12 bulan. Ingat, ini bukan solusi permanen, tapi kelonggaran sementara buat perusahaan yang beneran kesulitan. Aturan penangguhan sekarang juga makin ketat lho! Gubernur berhak menolak kalau syaratnya nggak lengkap atau perusahaan dianggap masih mampu bayar UMK.
Dasar Hukum Penangguhan UMK: Jangan Sampai Salah!
Penangguhan UMK ini bukan kebijakan yang tiba-tiba muncul ya. Ada dasar hukumnya yang jelas dalam sistem ketenagakerjaan kita. Apa saja?
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Pasal 90 ayat (2) bilang pengusaha yang nggak mampu bayar UMK bisa mengajukan penangguhan.
- Kepmenakertrans Nomor 231/Men/2003: Nah, ini regulasi utamanya! Isinya detail soal syarat, prosedur, dan dokumen yang dibutuhkan buat mengajukan penangguhan.
- PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan: Peraturan Pemerintah ini turunan dari UU Cipta Kerja yang mengatur sistem pengupahan, termasuk UMK.
- PP Nomor 51 Tahun 2023: Perubahan atas PP 36/2021 yang mengatur formula penetapan UMK terbaru.
- Permenaker Nomor 18 Tahun 2022: Peraturan tentang penetapan UMK yang jadi acuan Gubernur dalam menetapkan UMP dan UMK.
Jadi, meski Kepmenaker 231/2003 masih jadi rujukan utama, implementasinya harus sesuai dengan regulasi pengupahan terbaru ya!
Siapa Saja yang Boleh Ajukan Penangguhan UMK?
Nggak semua perusahaan bisa langsung mengajukan penangguhan UMK. Ada kriteria khusus yang harus dipenuhi. Apa saja?
- Mengalami Kesulitan Keuangan yang Nyata: Harus bisa dibuktikan dengan laporan keuangan yang valid.
- Sudah Melakukan Kesepakatan Bipartit: Wajib ada kesepakatan tertulis antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja.
- Memiliki Laporan Keuangan yang Dapat Diaudit: Laporan keuangan 2 tahun terakhir harus disertakan, dan diaudit akuntan publik untuk perusahaan berbadan hukum.
- Terdaftar dan Memiliki Izin Usaha: Harus resmi dan punya izin usaha yang masih berlaku.
- Bukan Usaha Mikro dan Kecil: UMKM punya aturan pengupahan sendiri.
Perusahaan yang lagi untung atau punya arus kas positif, atau kesulitan keuangannya karena kesalahan manajemen, nggak bisa mengajukan ya!
Kesepakatan Bipartit: Kunci Sukses Penangguhan UMK
Kesepakatan bipartit itu ibarat kunci utama dalam pengajuan penangguhan UMK. Tanpa persetujuan pekerja, permohonan auto ditolak Gubernur!
Apa Itu Kesepakatan Bipartit?
Bipartit itu perundingan antara pengusaha dan pekerja/serikat pekerja buat mencapai kesepakatan. Tujuannya? Supaya kedua belah pihak setuju dengan pengajuan penangguhan UMK.
Kalau Ada Serikat Pekerja?
Serikat pekerja yang anggotanya lebih dari 50% dari seluruh pekerja, bisa mewakili pekerja dalam perundingan. Kesepakatan dibuat antara pengusaha dan serikat pekerja yang tercatat.
Kalau Nggak Ada Serikat Pekerja?
Perundingan dilakukan antara pengusaha dan perwakilan pekerja. Perwakilan ini harus dapat mandat buat mewakili lebih dari 50% penerima upah minimum di perusahaan.
Isi Kesepakatan Bipartit
Kesepakatan harus memuat:
- Pernyataan kalau pengusaha nggak mampu bayar UMK.
- Besaran upah yang akan dibayarkan selama masa penangguhan (minimal sebesar UMK tahun sebelumnya).
- Jangka waktu penangguhan yang dimohonkan.
- Komitmen pengusaha untuk bayar UMK setelah masa penangguhan berakhir.
Prinsipnya, perundingan harus jujur dan terbuka. Pengusaha wajib jelasin kondisi keuangan perusahaan secara transparan ke pekerja. Pekerja juga berhak tahu alasan sebenarnya kenapa perusahaan nggak mampu bayar UMK.
Dokumen Wajib untuk Pengajuan Penangguhan UMK
Pengajuan penangguhan UMK wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang membuktikan ketidakmampuan finansial perusahaan. Apa saja nih?
| Jenis Dokumen | Keterangan |
|---|---|
| Surat Permohonan Penangguhan | Ditujukan kepada Gubernur melalui Disnaker Provinsi |
| Kesepakatan Bipartit | Ditandatangani pengusaha dan pekerja/serikat pekerja |
| Laporan Keuangan Perusahaan | Neraca dan perhitungan rugi/laba 2 tahun terakhir |
| Laporan Audit Akuntan Publik | Wajib untuk perusahaan berbadan hukum |
| Salinan Akta Pendirian Perusahaan | |
| Izin Usaha Perusahaan | SIUP/NIB yang masih berlaku |
| Data Jumlah Pekerja | Jumlah pekerja yang menerima upah minimum |
| Dokumen Pendukung Lainnya | Misalnya, bukti order menurun, PHK, dll. |
Pastikan semua dokumen lengkap dan valid ya! Laporan keuangan yang diaudit itu penting banget buat membuktikan ketidakmampuan finansial perusahaan.
Penting juga diingat, untuk membuktikan ketidakmampuan finansial, Gubernur bisa minta akuntan publik buat periksa kondisi keuangan perusahaan. Biaya audit ditanggung perusahaan. Hasil audit ini jadi pertimbangan utama dalam keputusan persetujuan atau penolakan.
Prosedur Pengajuan Penangguhan UMK: Step by Step
Gimana sih langkah-langkah lengkap mengajukan penangguhan UMK ke Gubernur? Simak baik-baik ya!
- Evaluasi Internal Perusahaan: Pastikan perusahaan beneran memenuhi kriteria ketidakmampuan finansial.
- Lakukan Perundingan Bipartit: Ajak serikat pekerja atau perwakilan pekerja berunding, jelaskan kondisi keuangan perusahaan secara transparan.
- Buat Kesepakatan Tertulis: Tuangkan hasil perundingan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak.
- Siapkan Dokumen Pendukung: Kumpulkan semua dokumen yang dipersyaratkan, pastikan laporan keuangan sudah diaudit.
- Ajukan Permohonan ke Disnaker Provinsi: Kirim surat permohonan beserta dokumen pendukung ke Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi.
- Proses Verifikasi: Disnaker Provinsi akan verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data.
- Keputusan Gubernur: Gubernur akan mengeluarkan keputusan persetujuan atau penolakan penangguhan.
- Pelaksanaan Penangguhan: Setelah dapat persetujuan, perusahaan wajib bayar upah sesuai ketentuan dalam surat keputusan dan lapor pelaksanaan penangguhan ke Disnaker secara berkala.
Timeline dan Batas Waktu Pengajuan: Jangan Sampai Ketinggalan!
Waktu pengajuan penangguhan UMK itu krusial banget. Keterlambatan bisa bikin permohonan nggak diproses!
Batas waktu pengajuan adalah 10 hari sebelum tanggal berlakunya UMK. Karena UMK berlaku mulai 1 Januari, maka batas pengajuan adalah tanggal 21 Desember tahun sebelumnya.
Masa penangguhan sendiri berlaku maksimal 12 bulan. Setelah itu, perusahaan wajib bayar upah sesuai UMK yang berlaku saat itu.
Setelah permohonan diterima, Disnaker akan memproses verifikasi dokumen. Keputusan Gubernur idealnya keluar sebelum tanggal 1 Januari, tapi dalam praktiknya bisa juga keluar setelah tanggal tersebut.
Upah Minimum Selama Penangguhan: Segini Minimalnya!
Selama masa penangguhan, perusahaan tetap punya kewajiban bayar upah ke pekerja. Tapi, berapa minimalnya?
Perusahaan yang dapat penangguhan wajib bayar upah minimal sebesar UMK tahun sebelumnya. Misalnya, UMK 2025 Rp4.500.000, maka selama penangguhan perusahaan wajib bayar minimal Rp4.500.000.
Nggak boleh di bawah UMK lama ya! Setelah masa penangguhan berakhir, perusahaan wajib bayar sesuai UMK yang berlaku saat itu.
Sanksi Jika Melanggar Ketentuan: Jangan Main-main!
Perusahaan yang bayar upah di bawah UMK tanpa penangguhan resmi bakal kena sanksi serius lho!
- Sanksi Pidana: Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Pasal 185, bisa dipenjara 1-4 tahun dan denda Rp100 juta – Rp400 juta.
- Sanksi Administratif: Bisa berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara produksi, sampai pembekuan kegiatan usaha.
Pekerja juga berhak lapor ke Dinas Tenaga Kerja kalau nerima upah di bawah UMK tanpa penangguhan resmi. Pengawas ketenagakerjaan bakal turun tangan!
Tips Agar Pengajuan Penangguhan Disetujui
Nggak semua permohonan penangguhan disetujui. Biar peluangnya lebih besar, simak tips berikut:
- Siapkan dokumen lengkap dan valid.
- Lakukan bipartit dengan sungguh-sungguh.
- Ajukan tepat waktu.
- Tunjukkan rencana pemulihan keuangan perusahaan.
- Komunikasi dengan Disnaker.
Kondisi Khusus: Ada Daerah yang Nggak Mengizinkan Penangguhan!
Perlu diingat, kebijakan penangguhan bisa beda di tiap daerah. Ada yang aturannya lebih ketat.
Contohnya, di Kota Salatiga, Pemkot tegas nggak ada penangguhan penerapan UMK 2026. Semua perusahaan wajib bayar gaji sesuai UMK 2026 tanpa ruang buat mengajukan penangguhan.
Jadi, sebelum mengajukan, cek dulu kebijakan di daerah masing-masing ya! Hubungi Dinas Tenaga Kerja setempat buat memastikan apakah mekanisme penangguhan masih berlaku di wilayah tersebut.
FAQ: Pertanyaan Umum Seputar Penangguhan UMK
Masih bingung? Simak beberapa pertanyaan yang sering diajukan tentang penangguhan UMK:
- Apakah semua perusahaan bisa mengajukan penangguhan UMK? Tidak, hanya yang kesulitan keuangan dan bisa membuktikannya.
- Berapa lama maksimal penangguhan UMK diberikan? 12 bulan.
- Kapan batas waktu pengajuan penangguhan UMK 2026? 21 Desember 2025 (atau sesuai ketentuan daerah).
- Berapa upah minimum yang harus dibayar selama penangguhan? Minimal sebesar UMK tahun sebelumnya.
- Apa yang terjadi jika pengajuan penangguhan ditolak? Wajib bayar upah sesuai UMK yang berlaku.
- Apakah kesepakatan bipartit wajib untuk pengajuan penangguhan? Ya, wajib.
- Siapa yang memutuskan persetujuan penangguhan? Gubernur atau pejabat yang ditunjuk di tingkat provinsi.
- Apakah perusahaan bisa mengajukan perpanjangan penangguhan? Tidak ada perpanjangan otomatis. Harus ajukan ulang dari awal.
Kesimpulan: Penangguhan UMK Bukan Solusi Instan!
Penangguhan UMK adalah mekanisme legal buat perusahaan yang beneran kesulitan bayar upah minimum. Prosesnya memang nggak mudah, butuh bukti ketidakmampuan finansial yang valid.
Kuncinya adalah kesepakatan bipartit dengan pekerja dan kelengkapan dokumen. Penangguhan bukan buat menghindar dari kewajiban, tapi solusi sementara biar perusahaan tetap jalan dan pekerja nggak kehilangan pekerjaan. Segera siapkan dokumen dan ajukan sebelum batas waktu! Tetap jaga hubungan baik dengan pekerja ya!