Ganti pengurus bansos dalam satu Kartu Keluarga (KK) menjadi kebutuhan mendesak ketika penerima manfaat utama meninggal dunia. Per tahun 2026, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah memperbarui mekanisme perubahan data penerima bantuan sosial agar lebih cepat dan transparan. Proses ini penting dipahami agar hak bansos keluarga tidak hilang begitu saja hanya karena ketidaktahuan prosedur administratif.
Faktanya, masih banyak keluarga di Indonesia yang kehilangan hak bantuan sosial karena terlambat atau tidak mengetahui cara mengganti nama pengurus bansos setelah anggota keluarga meninggal. Padahal, pemerintah sudah menyediakan jalur resmi yang bisa ditempuh tanpa biaya alias gratis. Artikel ini membahas panduan lengkap beserta syarat, dokumen, dan langkah-langkah terbaru 2026.
Apa Itu Pengurus Bansos dalam 1 KK?
Pengurus bansos adalah individu yang terdaftar sebagai penerima sekaligus penanggung jawab pencairan bantuan sosial dalam satu Kartu Keluarga. Nama orang ini tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos.
Biasanya, pengurus bansos adalah kepala keluarga atau anggota KK yang pertama kali didaftarkan. Ketika orang tersebut meninggal dunia, status penerima bansos tidak otomatis berpindah ke anggota keluarga lain.
Nah, di sinilah proses penggantian pengurus menjadi krusial. Tanpa pengajuan resmi, bantuan bisa terhenti total meskipun anggota keluarga lain masih memenuhi kriteria penerima manfaat.
Mengapa Harus Segera Ganti Pengurus Bansos Setelah Meninggal?
Ada beberapa alasan penting mengapa penggantian pengurus bansos tidak boleh ditunda terlalu lama setelah penerima utama meninggal dunia.
- Pencairan terhenti — Bank penyalur seperti BRI, BNI, dan Mandiri akan memblokir rekening atau akun pencairan jika data penerima tidak valid.
- Data DTKS kedaluwarsa — Kemensos melakukan verifikasi dan validasi (verval) data secara berkala per 2026. Jika nama penerima sudah tercatat meninggal di Dukcapil, bantuan otomatis dicoret.
- Hak keluarga hilang — Tanpa penggantian, seluruh anggota KK kehilangan akses terhadap program seperti PKH, BPNT, hingga BLT.
- Proses makin sulit — Semakin lama ditunda, semakin panjang proses verifikasi yang harus dilalui.
Jadi, langkah paling bijak adalah segera mengurus penggantian dalam waktu maksimal 30 hari setelah anggota keluarga meninggal dunia.
Syarat dan Dokumen untuk Ganti Pengurus Bansos 2026
Sebelum mengajukan perubahan, pastikan seluruh dokumen pendukung sudah lengkap. Berikut daftar persyaratan terbaru 2026 yang wajib disiapkan.
| No | Dokumen | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Surat Kematian | Asli dari kelurahan/desa dan fotokopi |
| 2 | Kartu Keluarga (KK) Terbaru | KK yang sudah diperbarui tanpa nama almarhum/almarhumah |
| 3 | KTP Pengurus Baru | Fotokopi KTP anggota KK yang akan menjadi pengurus pengganti |
| 4 | Surat Pernyataan RT/RW | Surat keterangan bahwa pengurus lama telah meninggal dan digantikan |
| 5 | Formulir Perubahan DTKS | Diambil di kantor kelurahan/desa atau Dinas Sosial setempat |
| 6 | Kartu Bansos Lama | KKS, KIP, atau kartu penerima PKH atas nama almarhum/almarhumah |
| 7 | Pas Foto Pengurus Baru | Ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar (latar merah) |
Selain dokumen di atas, beberapa daerah mungkin mensyaratkan dokumen tambahan seperti surat pengantar dari kecamatan. Sebaiknya konfirmasi terlebih dahulu ke Dinas Sosial kabupaten atau kota setempat sebelum mengajukan permohonan.
Langkah-Langkah Mengganti Pengurus Bansos Karena Meninggal Dunia
Berikut prosedur resmi penggantian pengurus bansos terbaru 2026 yang bisa ditempuh secara bertahap.
1. Urus Surat Kematian di Kelurahan atau Desa
Langkah pertama adalah mendapatkan surat kematian resmi. Surat ini dikeluarkan oleh kelurahan atau kantor desa berdasarkan laporan dari RT/RW. Pastikan surat kematian sudah ditandatangani lurah atau kepala desa dan dilengkapi stempel resmi.
Ternyata, banyak keluarga yang tidak langsung mengurus surat kematian. Padahal dokumen ini menjadi dasar utama untuk seluruh proses administrasi selanjutnya.
2. Perbarui Kartu Keluarga di Dukcapil
Setelah surat kematian terbit, segera kunjungi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memperbarui KK. Nama almarhum atau almarhumah akan dihapus dari susunan KK.
Namun, perlu diperhatikan bahwa proses update KK di beberapa daerah per 2026 sudah bisa dilakukan secara online melalui aplikasi atau website Dukcapil daerah masing-masing.
3. Ajukan Permohonan Perubahan Data ke Kelurahan
Bawa seluruh dokumen yang sudah disiapkan ke kantor kelurahan atau desa. Isi formulir perubahan data DTKS dan serahkan kepada petugas. Petugas kelurahan akan melakukan verifikasi awal dan meneruskan berkas ke Dinas Sosial tingkat kecamatan.
4. Verifikasi oleh Dinas Sosial
Dinas Sosial akan melakukan verifikasi lapangan atau desk verification terhadap permohonan yang masuk. Proses ini mencakup pengecekan kelayakan pengurus baru sebagai penerima manfaat bansos.
Selain itu, petugas juga akan memastikan bahwa anggota KK pengganti memang masih tergolong keluarga kurang mampu sesuai kriteria DTKS 2026.
5. Tunggu Update Data di Sistem DTKS
Setelah verifikasi disetujui, data akan diperbarui di sistem DTKS pusat. Proses ini memakan waktu sekitar 14 hingga 30 hari kerja tergantung pada daerah masing-masing.
Bahkan, di beberapa kabupaten atau kota yang sudah menerapkan sistem digital terintegrasi, proses update bisa lebih cepat dalam hitungan 7 hari kerja saja.
6. Cek Status di Aplikasi Cek Bansos
Setelah periode pemrosesan selesai, status penerima baru bisa dicek melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos yang tersedia di Google Play Store maupun App Store. Masukkan NIK pengurus baru untuk memastikan data sudah terupdate.
Siapa yang Berhak Menjadi Pengurus Pengganti?
Tidak sembarang orang bisa menggantikan posisi pengurus bansos. Berikut kriteria yang harus dipenuhi oleh calon pengurus baru per 2026.
- Tercatat sebagai anggota dalam KK yang sama dengan pengurus lama yang meninggal.
- Berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
- Memiliki KTP yang masih berlaku.
- Tidak sedang menerima bansos atas nama sendiri di KK berbeda.
- Diprioritaskan pasangan (suami atau istri) dari almarhum/almarhumah, kemudian anak tertua yang memenuhi syarat.
Jika dalam satu KK tidak ada anggota yang memenuhi kriteria, maka hak bansos untuk KK tersebut bisa saja dicabut oleh Dinas Sosial. Namun, hal ini jarang terjadi selama masih ada anggota keluarga yang layak.
Program Bansos yang Bisa Dialihkan Pengurus Barunya
Tidak semua program bansos memiliki mekanisme pengalihan yang sama. Berikut daftar program bantuan sosial utama per 2026 beserta status pengalihan pengurusnya.
| Program Bansos | Status Pengalihan | Catatan |
|---|---|---|
| PKH (Program Keluarga Harapan) | Bisa dialihkan | Pengurus baru harus memenuhi komponen PKH (ibu hamil, anak sekolah, lansia, atau disabilitas) |
| BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) | Bisa dialihkan | Cukup ganti nama penerima di e-Warong atau agen bank terkait |
| BLT (Bantuan Langsung Tunai) | Bisa dialihkan | Melalui proses perubahan data DTKS standar |
| BSU (Bantuan Subsidi Upah) | Tidak bisa dialihkan | BSU bersifat individual berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan |
| PBI JKN (BPJS Kesehatan Gratis) | Perlu pendaftaran ulang | Anggota KK lain harus didaftarkan kembali sebagai peserta PBI |
Penting untuk memahami bahwa masing-masing program memiliki persyaratan spesifik. Koordinasi dengan pendamping PKH atau petugas Dinas Sosial setempat sangat disarankan agar proses berjalan lancar.
Tips Agar Proses Ganti Pengurus Bansos Berjalan Lancar
Berikut beberapa tips praktis yang bisa mempercepat dan memperlancar proses penggantian pengurus bansos.
- Siapkan dokumen sejak awal — Jangan menunggu pencairan bansos terhenti baru mengurus pergantian. Segera proses begitu surat kematian terbit.
- Fotokopi semua dokumen rangkap 3 — Beberapa instansi meminta berkas rangkap untuk arsip internal.
- Hubungi pendamping sosial — Setiap kelurahan memiliki pendamping PKH atau TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang bisa membantu proses dari awal.
- Cek jadwal musdes atau muskel — Beberapa daerah melakukan pemutakhiran data melalui musyawarah desa atau kelurahan secara berkala.
- Manfaatkan kanal pengaduan — Jika proses terlalu lama, manfaatkan kanal pengaduan resmi di nomor 119 ext 8 atau melalui aplikasi SAPA Kemensos.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah ada batas waktu untuk mengganti pengurus bansos?
Tidak ada batas waktu resmi yang ditetapkan secara nasional. Namun, sebaiknya penggantian dilakukan dalam waktu 30 hari setelah kematian agar pencairan bansos tidak terganggu terlalu lama.
Apakah proses ini dikenakan biaya?
Seluruh proses penggantian pengurus bansos di tahun 2026 tidak dikenakan biaya apapun. Jika ada pihak yang meminta bayaran, segera laporkan ke Dinas Sosial atau kanal pengaduan Kemensos.
Bagaimana jika seluruh anggota KK tidak memenuhi syarat?
Jika tidak ada anggota KK yang memenuhi kriteria, Dinas Sosial akan melakukan evaluasi ulang. Dalam beberapa kasus, hak bansos dialihkan ke keluarga lain yang lebih membutuhkan di wilayah yang sama.
Kesimpulan
Proses ganti pengurus bansos karena meninggal dunia di tahun 2026 sebenarnya tidak rumit selama dokumen lengkap dan prosedur diikuti dengan benar. Mulai dari mengurus surat kematian, memperbarui KK, hingga mengajukan perubahan data DTKS — semua bisa dilakukan secara gratis melalui jalur resmi.
Jangan menunda proses ini agar hak bantuan sosial keluarga tetap terjaga. Segera hubungi kantor kelurahan, desa, atau Dinas Sosial terdekat untuk memulai pengajuan. Informasi lebih lanjut juga bisa diakses melalui situs resmi Kemensos RI di dtks.kemensos.go.id atau melalui aplikasi Cek Bansos yang bisa diunduh secara gratis.