Pajak Progresif Kendaraan: Cara Hitung & Tips Hindarinya

Pajak progresif kendaraan menjadi beban nyata bagi pemilik lebih dari satu kendaraan bermotor di Indonesia. Per 2026, tarif pajak ini terus diperketat di berbagai provinsi, membuat banyak pemilik kendaraan harus merogoh kocek jauh lebih dalam dibanding sebelumnya. Lalu, bagaimana sebenarnya cara menghitungnya, dan adakah cara legal untuk mengurangi bebannya?

Faktanya, banyak wajib pajak tidak menyadari bahwa kepemilikan kendaraan kedua, ketiga, atau lebih sudah otomatis dikenai tarif yang lebih tinggi. Sistem ini dirancang untuk membatasi kepemilikan kendaraan pribadi sekaligus mendorong penggunaan transportasi umum. Memahami mekanismenya bukan sekadar soal hemat uang, tapi juga soal kepatuhan pajak yang benar.

Apa Itu Pajak Progresif Kendaraan?

Pajak progresif kendaraan adalah sistem pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan tarif yang meningkat sesuai jumlah kepemilikan kendaraan atas nama satu orang dan satu alamat. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Sistem ini berlaku untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Identifikasi kepemilikan dilakukan berdasarkan:

• Nama pemilik yang tertera di BPKB dan STNK
• Alamat domisili (NIK KTP) yang sama dalam satu keluarga
• Jenis kendaraan (roda dua dihitung terpisah dari roda empat)

Jadi, meski anggota keluarga yang berbeda tapi satu KK, kendaraan mereka tetap bisa dihitung sebagai kepemilikan kedua atau lebih.

Cara Hitung Pajak Progresif Kendaraan 2026

Rumus dasar perhitungan pajak progresif kendaraan adalah sebagai berikut:

PKB = NJKB × Bobot × Tarif Progresif

Di mana:

• NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) = harga pasar kendaraan yang ditetapkan pemerintah daerah
• Bobot = koefisien yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan (biasanya 1,0 untuk kendaraan pribadi)
• Tarif Progresif = persentase berdasarkan urutan kepemilikan

Berikut tabel tarif pajak progresif kendaraan update 2026 yang berlaku secara umum. Perlu dicatat, setiap provinsi memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif di dalam batas yang ditentukan undang-undang.

Tarif di atas merupakan rentang yang diizinkan UU HKPD. Besaran pasti di tiap provinsi bisa berbeda dan tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) masing-masing wilayah.

Contoh Nyata Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan

Supaya lebih mudah dipahami, mari lihat simulasi perhitungan pajak progresif kendaraan di DKI Jakarta 2026 berikut ini.

Skenario: Seorang wajib pajak memiliki dua mobil dengan NJKB masing-masing Rp200.000.000.

Selisih Rp1.000.000 mungkin terlihat kecil. Namun bayangkan jika kendaraan ketiganya bernilai lebih tinggi — pajak yang harus dibayar bisa melonjak drastis setiap tahunnya.

Tips Menghindari Pajak Progresif Kendaraan Secara Legal

Banyak orang bertanya: adakah cara sah untuk mengurangi beban pajak progresif kendaraan? Jawabannya, ada. Berikut sejumlah strategi yang sepenuhnya legal dan diperbolehkan:

1. Balik Nama Kendaraan ke Anggota Keluarga Lain

Kendaraan yang atas nama pemilik berbeda dalam satu KK secara teknis memang masih bisa dikenai progresif. Namun, jika anggota keluarga memiliki KTP dengan alamat berbeda (KK terpisah), kepemilikannya dihitung terpisah. Ini opsi paling umum yang digunakan.

2. Jual Kendaraan yang Tidak Terpakai

Kendaraan yang sudah jarang dipakai lebih baik dijual daripada terus menanggung pajak progresif. Ternyata, ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi — dua masalah yang menjadi alasan utama diberlakukannya sistem ini.

3. Gunakan Nama Badan Usaha (PT atau CV)

Kendaraan yang terdaftar atas nama badan usaha dikenai tarif flat, bukan progresif. Opsi ini cocok untuk pengusaha yang membutuhkan banyak kendaraan operasional. Namun, ada konsekuensi pajak lain yang perlu diperhitungkan.

4. Blokir atau Mutasi Kendaraan yang Sudah Dijual

Nah, ini sering terlupakan. Jika sudah menjual kendaraan tapi belum melapor ke Samsat, nama tetap tercatat sebagai pemilik. Segera blokir data kendaraan tersebut agar tidak dihitung sebagai kepemilikan aktif.

5. Cek Status Kepemilikan di Samsat atau Aplikasi Digital

Di 2026, sebagian besar provinsi sudah menyediakan layanan cek kepemilikan kendaraan secara online. Pastikan data kepemilikan akurat sebelum masa pajak tiba.

• Gunakan aplikasi Signal (Samsat Digital Nasional) untuk cek dan bayar pajak online
• Cek melalui website resmi Samsat provinsi masing-masing
• Kunjungi kantor Samsat terdekat untuk verifikasi langsung

Provinsi dengan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Tertinggi 2026

Tidak semua daerah menerapkan tarif yang sama. Beberapa provinsi dikenal memiliki tarif yang lebih tinggi karena kepadatan kendaraan yang jauh melampaui kapasitas jalan. Berikut gambaran umum kondisi terbaru 2026:

• DKI Jakarta — salah satu yang paling ketat, tarif progresif kendaraan kedua bisa mencapai 2,5% dan terus naik
• Jawa Barat — menerapkan progresif mulai kepemilikan kedua dengan selisih signifikan
• Jawa Timur — tarif kompetitif namun tetap memberlakukan progresif ketat
• Banten — sebagai penyangga Ibu Kota, turut memperketat aturan pajak progresif

Selain itu, ada beberapa daerah yang belum menerapkan pajak progresif secara penuh — biasanya di wilayah dengan kepadatan kendaraan rendah. Sangat disarankan untuk selalu mengecek Perda terbaru di provinsi masing-masing.

Kesimpulan

Pajak progresif kendaraan bukan momok yang harus ditakuti, asalkan dipahami dengan baik. Dengan mengetahui cara hitungnya, pemilik kendaraan bisa merencanakan kepemilikan secara lebih cerdas dan terhindar dari lonjakan tagihan pajak yang tidak terduga di 2026.

Langkah terbaik adalah segera cek status kepemilikan kendaraan, pertimbangkan opsi balik nama atau blokir kendaraan yang sudah dijual, dan manfaatkan layanan digital Samsat untuk kemudahan pembayaran. Semakin cepat memahami aturan ini, semakin besar potensi penghematan yang bisa diraih secara legal setiap tahunnya.