Proses pengalihan bansos ahli waris menjadi topik krusial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tahun 2026, terutama ketika kepala keluarga atau pemegang kartu bantuan meninggal dunia. Banyak masyarakat belum memahami mekanisme birokrasi terbaru yang diterapkan Kementerian Sosial pada tahun ini. Padahal, bantuan sosial reguler seperti PKH dan BPNT sebenarnya dapat diteruskan kepada anggota keluarga lain dalam satu Kartu Keluarga (KK) jika memenuhi syarat verifikasi validasi sistem terbaru.
Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2026 telah memperbarui integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pembaruan sistem ini menuntut pelaporan kematian yang lebih cepat agar bantuan tidak hangus atau dikembalikan ke kas negara. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai alur administrasi menjadi sangat vital agar hak keluarga miskin tetap terjaga.
Mekanisme Pengalihan Bansos Ahli Waris Tahun 2026
Sistem perlindungan sosial tahun 2026 menggunakan pendekatan yang lebih dinamis melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) versi terbaru. Mekanisme penggantian pengurus atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang meninggal dunia kini lebih terstruktur. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua jenis bantuan bisa diwariskan secara otomatis.
Prinsip dasarnya adalah bantuan sosial berbasis keluarga (seperti PKH dan Sembako/BPNT) dapat dialihkan kepada ahli waris yang namanya tercantum dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang sama. Sedangkan bantuan yang berbasis individu, prosesnya cenderung lebih rumit dan seringkali tidak dapat dialihkan. Kunci utama keberhasilan proses ini terletak pada kecepatan pelaporan status kematian ke dinas terkait.
Aturan Dasar Pergantian Pengurus KPM
Dalam pedoman pelaksanaan bansos 2026, terdapat hierarki penerima pengganti yang sah. Jika pengurus utama (biasanya ibu/istri) meninggal, maka prioritas pengalihan jatuh kepada:
- Suami (jika masih ada dan layak kerja).
- Anak dewasa dalam satu KK (usia di atas 17 tahun dan memiliki e-KTP).
- Anggota keluarga lain dalam satu KK yang memenuhi kriteria kemiskinan.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kegagalan transfer bantuan sering terjadi karena data kependudukan belum diperbarui pasca kematian. Sistem perbankan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) di tahun 2026 sangat ketat menolak transaksi jika NIK penerima terdeteksi berstatus “meninggal dunia” di database pusat.
Syarat Administrasi Pengalihan Bansos Terbaru
Sebelum mendatangi kantor desa atau kelurahan, ahli waris wajib mempersiapkan dokumen pendukung. Persyaratan administrasi tahun 2026 sedikit berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena adanya validasi biometrik pada beberapa daerah.
Dokumen fisik tetap menjadi syarat mutlak untuk verifikasi manual oleh pendamping sosial. Kelengkapan berkas akan menentukan seberapa cepat proses pemutakhiran data di dashboard SIKS-NG. Berikut adalah berkas yang harus disiapkan:
- Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan atau Akta Kematian dari Disdukcapil (Wajib ada).
- Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi yang belum diperbarui (masih ada nama almarhum) sebagai bukti awal.
- Kartu Keluarga (KK) terbaru di mana nama almarhum sudah dihapus atau statusnya diubah menjadi meninggal.
- e-KTP ahli waris atau pengganti pengurus (harus sudah online Dukcapil).
- Kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) merah putih milik almarhum/almarhumah.
- Buku Tabungan bank penyalur (BNI, BRI, Mandiri, atau BSI).
Proses ini memerlukan sinkronisasi data yang presisi. Jadi, langkah pertama yang paling krusial adalah mengurus Akta Kematian dan menerbitkan KK baru di Disdukcapil setempat.
Langkah-Langkah Pengurusan Melalui Operator SIKS-NG
Setelah dokumen lengkap, prosedur teknis pengalihan bansos ahli waris dilakukan melalui operator desa atau pendamping sosial. Tahun 2026, peran operator SIKS-NG sangat sentral dalam mengajukan usulan pergantian pengurus (resertifikasi).
Berikut adalah tahapan prosedur yang harus dilalui:
1. Lapor ke Pendamping Sosial PKH/TKSK
Langkah awal adalah menghubungi pendamping PKH (untuk penerima PKH) atau TKSK (untuk penerima BPNT) di wilayah domisili. Pendamping memiliki akses untuk melakukan pemutakhiran data lapangan (geo-tagging) yang menjadi syarat validasi 2026. Berikan informasi bahwa pengurus lama telah meninggal dan ajukan nama pengganti.
2. Pemutakhiran Data di Kelurahan/Desa
Operator desa akan melakukan input data pada menu “Usulan” atau “Perbaikan Data” di aplikasi SIKS-NG. Operator akan menandai status pengurus lama sebagai “Meninggal Dunia” dan memasukkan NIK ahli waris sebagai pengurus baru. Pastikan NIK ahli waris sudah padan dengan data Dukcapil pusat.
3. Proses Verifikasi dan Validasi (Verval)
Data yang diusulkan desa akan naik ke tingkat Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Pada tahap ini, Dinas Sosial akan melakukan verifikasi kelayakan ahli waris. Jika ahli waris dinilai mampu secara ekonomi (sudah kaya), maka pengajuan bisa ditolak. Namun, jika masih layak, proses akan berlanjut ke pengesahan Bupati/Walikota.
4. Pembukaan Rekening Baru (Burekol)
Nah, ini adalah perubahan signifikan di tahun 2026. Dalam banyak kasus, rekening lama milik almarhum akan dibekukan oleh bank. KPM pengganti (ahli waris) nantinya akan dibuatkan rekening baru atau Bustab (Buka Setoran Tabungan) baru secara kolektif. Saldo bansos periode berjalan biasanya akan dialihkan ke rekening baru ini setelah SK penetapan turun.
Jenis Bantuan yang Dapat Dialihkan vs Hangus
Penting untuk dipahami bahwa tidak semua bantuan sosial memiliki perlakuan yang sama saat penerimanya meninggal. Kebijakan Kemensos tahun 2026 membedakan perlakuan berdasarkan jenis program bantuan.
Berikut adalah tabel rincian status bantuan sosial jika penerima utama meninggal dunia pada tahun 2026:
| Jenis Bantuan Sosial 2026 | Status Pengalihan ke Ahli Waris |
|---|---|
| Program Keluarga Harapan (PKH) | Bisa Dialihkan (Wajib komponen ada dalam 1 KK) |
| Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) | Bisa Dialihkan (Syarat ahli waris dalam 1 KK) |
| Penting: BLT Dana Desa (Miskin Ekstrem) | Keputusan Musyawarah Desa (Musdes) ulang |
| PBI-JK (KIS Gratis) | Tidak Bisa (Personal), Ahli waris daftar baru |
| Bantuan Yatim Piatu (YAPI) | Otomatis lanjut ke wali jika anak masih di bawah umur |
Tabel di atas menunjukkan bahwa PKH dan BPNT memiliki fleksibilitas tertinggi. Namun, khusus untuk PKH, ahli waris harus memiliki komponen yang valid. Misalnya, jika ibu meninggal dan komponennya adalah balita, maka pengurus baru harus memastikan balita tersebut masih ada dalam tanggungan KK.
Kendala Umum dan Solusi Pencairan Dana Warisan
Meskipun prosedur sudah jelas, fakta di lapangan seringkali berbeda. Masalah yang kerap muncul di tahun 2026 adalah saldo bantuan masih masuk ke rekening almarhum, tetapi keluarga tidak bisa mengambilnya karena kartu ATM terblokir atau PIN tidak diketahui.
Jika hal ini terjadi, ahli waris tidak boleh sembarangan menggunakan kartu ATM almarhum jika statusnya sudah dilaporkan meninggal, karena bisa dianggap penyalahgunaan. Solusinya adalah melakukan penarikan manual melalui teller bank penyalur dengan membawa Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani Camat dan Lurah/Kepala Desa.
Selain itu, pastikan data NIK ahli waris tidak ganda dan tidak terdaftar sebagai penerima upah di atas UMP/UMR 2026. Sistem AI (Artificial Intelligence) Kemensos tahun ini mampu mendeteksi profil ekonomi ahli waris melalui data BPJS Ketenagakerjaan. Jika ahli waris terdeteksi mampu, maka pengalihan bansos akan gagal secara otomatis.
Kesimpulan
Prosedur pengalihan bansos ahli waris di tahun 2026 menuntut proaktif dari pihak keluarga. Kunci utamanya adalah kecepatan memperbarui administrasi kependudukan (KK dan Akta Kematian) serta melapor kepada pendamping sosial setempat. Jangan membiarkan data almarhum tetap aktif, karena hal tersebut justru akan menghambat pencairan bantuan di tahap selanjutnya akibat ketidaksinkronan data dengan Dukcapil.
Bagi masyarakat yang sedang mengalami kedukaan dan merupakan keluarga penerima manfaat, segera urus legalitas kependudukan Anda. Hak bantuan sosial tetap bisa diperjuangkan demi keberlangsungan ekonomi keluarga yang ditinggalkan, selama prosedur ditempuh dengan benar dan transparan. Segera hubungi operator SIKS-NG di desa masing-masing untuk memastikan data keluarga Anda tetap aman dalam DTKS.