Beranda » Berita » UMP 2026 Naik! Cek Rumus & Hitung Kenaikan Gaji di Daerahmu

UMP 2026 Naik! Cek Rumus & Hitung Kenaikan Gaji di Daerahmu

Kabar gembira buat para pekerja! Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 resmi naik di seluruh Indonesia. Tapi, berapa kenaikan yang akan diterima? Apakah cukup buat menutupi kebutuhan sehari-hari?

Pemerintah sudah menetapkan aturan mainnya lewat PP 49/2025. Artikel ini akan membongkar tuntas cara menghitung UMP 2026, lengkap dengan contoh simulasi dan daftar provinsi dengan kenaikan tertinggi dan terendah. Biar nggak penasaran, yuk simak!

UMP 2026: Sudah Ditetapkan, Berapa Kenaikannya?

UMP 2026 sudah resmi ditetapkan untuk semua provinsi di Indonesia. Batas waktu penetapannya adalah 24 Desember 2025 dan mulai berlaku efektif 1 Januari 2026.

Kenaikan UMP 2026 bervariasi, mulai dari 2,7% hingga 9,08%, tergantung kondisi ekonomi masing-masing daerah. Secara umum, rata-rata kenaikannya ada di kisaran 5% sampai 7%.

Faktanya:

  • DKI Jakarta masih jadi provinsi dengan UMP tertinggi, yaitu Rp5.729.876 per bulan. Naik Rp333.116 atau 6,17% dari tahun sebelumnya.
  • Jawa Barat punya UMP terendah, yaitu Rp2.317.601. Walaupun begitu, tetap ada kenaikan sebesar 5,77%.
  • Sulawesi Tengah mencatat kenaikan tertinggi dalam persentase, yaitu 9,08%. Sayangnya, Papua Tengah tidak mengalami kenaikan sama sekali.

Perbedaan kenaikan ini menunjukkan kondisi ekonomi tiap daerah beda-beda. Ada inflasi, pertumbuhan ekonomi lokal, dan kebutuhan hidup layak yang juga jadi pertimbangan.

Dasar Hukum: PP 49/2025 tentang Pengupahan

Penetapan UMP 2026 ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. PP ini merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

PP 49/2025 ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 17 Desember 2025, dan langsung berlaku di hari yang sama.

Kenapa PP ini terbit?

Regulasi ini adalah tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Putusan ini menyatakan beberapa ketentuan pengupahan dalam UU Cipta Kerja perlu disesuaikan.

Pemerintah menyebut perubahan aturan ini penting. Tujuannya adalah menjaga daya beli pekerja, kelangsungan usaha, dan stabilitas ekonomi nasional.

Apa Bedanya dengan PP 51/2023?

PP 49/2025 menggantikan ketentuan dalam PP 51/2023. Dulu, rentang Alfa cuma 0,1 sampai 0,3. Sekarang, rentangnya jadi lebih lebar, yaitu 0,5 sampai 0,9. Artinya, ada ruang kenaikan upah yang lebih besar buat pekerja.

Siapa yang berwenang menetapkan?

Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan boleh menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Gubernur juga wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan boleh menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Baca Juga :  Pinjol Syariah 2026: Bebas Riba, Legal OJK, Ini Daftarnya!

Rumus Resmi: Cara Hitung Kenaikan UMP 2026

Rumus perhitungan UMP 2026 sudah diatur jelas dalam PP 49/2025. Semua provinsi wajib pakai rumus ini biar penetapan upah minimum adil dan konsisten.

Ini dia rumus UMP 2026:

UM(t+1) = UM(t) + {Inflasi + (PE x α)} x UM(t)

Keterangan:

  • UM(t+1) = Upah Minimum tahun yang akan ditetapkan (2026)
  • UM(t) = Upah Minimum tahun berjalan (2025)
  • Inflasi = Tingkat inflasi tahunan yang dirilis BPS
  • PE = Pertumbuhan Ekonomi provinsi atau nasional dari data BPS
  • α (Alfa) = Variabel indeks tertentu dengan rentang 0,50 sampai 0,90

Datanya dari mana?

Data inflasi dan pertumbuhan ekonomi diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk UMP 2026, data yang dipakai adalah proyeksi atau realisasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun 2025.

Ada kondisi khusus?

Kalau hasil perhitungan formulanya kurang dari atau sama dengan nol, UMP yang ditetapkan sama dengan UMP tahun berjalan. Jadi, UMP nggak akan turun walaupun pertumbuhan ekonomi lagi nggak bagus.

Mengenal Alfa: Pengaruhnya ke Gaji Kamu

Indeks Alfa adalah kunci utama yang menentukan besaran kenaikan UMP. Penting banget buat paham soal Alfa karena variabel ini yang bikin beda kenaikan upah antarprovinsi.

Apa itu Alfa?

Alfa itu variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu provinsi atau kabupaten/kota. Variabel ini mempertimbangkan kepentingan perusahaan dan pekerja, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

Berapa Nilai Alfa?

Dalam PP 49/2025, nilai Alfa ada di rentang 0,50 sampai 0,90. Rentang ini jauh lebih lebar dari PP 51/2023 yang cuma menetapkan Alfa 0,1 sampai 0,3.

Gimana Dampaknya?

Semakin tinggi nilai Alfa, semakin besar juga kenaikan upah minimum. Daerah yang pakai Alfa tinggi bakal kasih kenaikan UMP lebih besar buat pekerjanya.

  • Alfa rendah (0,5): Kenaikan UMP didominasi inflasi, hasilnya minimal.
  • Alfa tinggi (0,9): Kenaikan UMP didorong pertumbuhan ekonomi lokal, hasilnya lebih besar.

Siapa yang Menentukan Nilai Alfa?

Nilai Alfa ditentukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Kabupaten/Kota. Dewan ini terdiri dari perwakilan pemerintah, serikat pekerja (buruh), dan asosiasi pengusaha (Apindo/Kadin).

Apa yang Dipertimbangkan?

Dewan Pengupahan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Selain itu, perbandingan antara upah minimum dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan daerah juga jadi pertimbangan.

Simulasi: Hitung Sendiri Kenaikan UMP di Daerahmu

Kamu bisa hitung sendiri perkiraan kenaikan UMP pakai rumus resmi. Berikut simulasi perhitungan untuk beberapa skenario:

Baca Juga :  UMK Bandung 2026: Selisih Kota & Kabupaten, Mana Lebih Untung?

Asumsi data yang digunakan:

  • Inflasi nasional 2025: sekitar 2,5% sampai 3%
  • Pertumbuhan ekonomi 2025: sekitar 5% sampai 5,4%

Simulasi 1: UMP Jakarta 2026

  • UMP Jakarta 2025: Rp5.396.760
  • Asumsi Inflasi: 3%
  • Asumsi PE: 5,4%
  • Nilai Alfa: 0,6

Perhitungan:

Nilai Penyesuaian = Inflasi + (PE x Alfa) = 3% + (5,4% x 0,6) = 3% + 3,24% = 6,24%

UMP 2026 = Rp5.396.760 + (6,24% x Rp5.396.760) = Rp5.396.760 + Rp336.758 = Rp5.733.518

Hasil aktual UMP Jakarta 2026 adalah Rp5.729.876 (naik 6,17%). Mirip banget, kan?

Simulasi 2: Alfa Rendah vs Tinggi

UMP dasar Rp3.000.000, Inflasi 2,5%, dan PE 5%:

Dengan Alfa 0,5:

Nilai Penyesuaian = 2,5% + (5% x 0,5) = 2,5% + 2,5% = 5%

Kenaikan = Rp150.000

UMP Baru = Rp3.150.000

Dengan Alfa 0,9:

Nilai Penyesuaian = 2,5% + (5% x 0,9) = 2,5% + 4,5% = 7%

Kenaikan = Rp210.000

UMP Baru = Rp3.210.000

Selisih antara Alfa terendah dan tertinggi sekitar 2% poin. Kalau UMP Rp3 juta, selisihnya sekitar Rp60.000 per bulan atau Rp720.000 per tahun.

Cara Hitung UMP Daerahmu:

  1. Cari tahu UMP 2025 provinsi kamu.
  2. Gunakan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah dari BPS.
  3. Estimasi nilai Alfa yang dipakai daerahmu (biasanya di rentang 0,5 sampai 0,7 untuk sebagian besar provinsi).
  4. Masukkan ke dalam formula dan hitung hasilnya.

Provinsi dengan Kenaikan Tertinggi dan Terendah

Kenaikan UMP 2026 beda-beda di tiap provinsi. Ini dipengaruhi oleh inflasi, pertumbuhan ekonomi lokal, dan nilai Alfa yang ditetapkan Dewan Pengupahan.

Provinsi dengan Kenaikan Tertinggi (Persentase):

  • Sulawesi Tengah: 9,08% (UMP naik dari Rp2.915.368 menjadi Rp3.179.565)
  • Sumatera Utara: 7,9% (UMP menjadi Rp3.228.949)
  • Riau: 7,74% (UMP Rp3.780.495)
  • Sulawesi Tenggara: 7,58% (UMP menjadi Rp3.306.496)
  • Jambi: 7,33% (UMP Rp3.471.497)

Provinsi dengan Kenaikan Terendah (Persentase):

  • Papua Tengah: 0% (tetap di angka Rp4.295.848)
  • Nusa Tenggara Barat: 2,72% (UMP menjadi Rp2.673.861)
  • Maluku Utara: 3% (UMP Rp3.552.840)
  • Papua: 3,51% (UMP menjadi Rp4.436.283)
  • Bangka Belitung: 4,05% (UMP Rp4.035.000)

Kenapa bisa beda?

Daerah dengan kenaikan tinggi biasanya punya pertumbuhan ekonomi yang kuat dan nilai Alfa yang lebih tinggi. Sementara daerah dengan kenaikan rendah mungkin sudah punya UMP tinggi atau lagi menghadapi kondisi ekonomi yang kurang baik.

Papua Tengah nggak naik mungkin karena kondisi ekonomi daerahnya masih dalam tahap pemulihan.

Tabel Perbandingan: UMP 2025 vs 2026

Berikut ini tabel perbandingan lengkap UMP di seluruh provinsi di Indonesia. Cekidot!

ProvinsiUMP 2025UMP 2026
DKI JakartaRp5.396.760Rp5.729.876
Jawa BaratRp2.190.000Rp2.317.601
Jawa TengahRp2.070.000*Belum Diumumkan*
Jawa TimurRp2.165.000*Belum Diumumkan*
Sumatera UtaraRp2.990.000Rp3.228.949
Sulawesi TengahRp2.915.368Rp3.179.565
Papua TengahRp4.295.848Rp4.295.848
Nusa Tenggara BaratRp2.602.714Rp2.673.861
Maluku UtaraRp3.449.000Rp3.552.840
PapuaRp4.285.000Rp4.436.283
Bangka BelitungRp3.875.000Rp4.035.000
RiauRp3.500.000Rp3.780.495
Sulawesi TenggaraRp3.077.000Rp3.306.496
JambiRp3.230.000Rp3.471.497
Baca Juga :  Bunga Tinggi 2026: Tabungan vs Deposito, Pilih Mana yang Untung?

Catatan:

  • UMP berlaku buat pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.
  • Pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun mengikuti struktur dan skala upah yang ditetapkan perusahaan.
  • Beberapa provinsi seperti Aceh dan Papua Pegunungan belum mengumumkan UMP 2026 secara resmi hingga batas waktu penetapan.

Tabel di atas bisa jadi gambaran buat kamu. Pantau terus ya pengumuman resmi dari pemerintah daerahmu!

Sanksi: Jangan Main-Main dengan UMP!

Perusahaan wajib bayar upah minimal sesuai UMP yang berlaku. Kalau melanggar, ada konsekuensi hukum yang serius!

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, pengusaha yang bayar upah di bawah UMP bisa dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun. Dendanya juga nggak main-main, paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.

Kalau merasa hak kamu dilanggar, jangan ragu lapor ke Dinas Tenaga Kerja setempat atau ajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

FAQ: Tanya Jawab Seputar UMP 2026

Kapan UMP 2026 mulai berlaku?

Efektif mulai 1 Januari 2026. Semua perusahaan wajib bayar upah minimal sesuai ketentuan terbaru sejak tanggal itu.

Apa bedanya UMP sama UMK?

UMP itu Upah Minimum Provinsi yang berlaku di seluruh wilayah provinsi. UMK itu Upah Minimum Kabupaten/Kota yang berlaku di wilayah tertentu dan biasanya lebih tinggi dari UMP.

Siapa yang nentuin nilai Alfa?

Nilai Alfa ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Isinya perwakilan pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

Kenapa UMP tiap provinsi beda?

Karena kondisi ekonomi, inflasi, pertumbuhan ekonomi lokal, Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan kemampuan dunia usaha di tiap provinsi beda-beda.

UMP bisa turun dari tahun sebelumnya?

Nggak bisa. PP 49/2025 mengatur kalau hasil perhitungannya kurang dari atau sama dengan nol, UMP tetap sama kayak tahun sebelumnya.

Perusahaan nggak mampu bayar UMP?

Usaha Mikro dan Kecil bisa ajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum ke Gubernur. Pengupahan untuk UMK didasarkan pada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha.

Hubungan UMP dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)?

UMP diarahkan agar mendekati nilai KHL di tiap provinsi. Tapi, sekarang masih ada beberapa provinsi yang UMP-nya di bawah KHL.

Karyawan kontrak juga berhak atas UMP?

Berhak. UMP berlaku untuk semua pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, baik karyawan tetap maupun kontrak.

Penutup

Penetapan UMP 2026 lewat PP 49/2025 bawa perubahan penting dalam sistem pengupahan di Indonesia. Rumus Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 sampai 0,9 kasih ruang kenaikan upah yang lebih baik buat pekerja.

Kenaikan rata-rata 5% sampai 7% diharapkan bisa jaga daya beli pekerja di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Tapi, perbedaan kenaikan antarprovinsi juga nunjukkin keragaman kondisi ekonomi daerah yang harus diperhatikan.

Sebagai pekerja, penting buat paham cara hitung UMP biar tahu hak-hak yang seharusnya diterima. Pastikan perusahaan tempat kamu kerja patuh sama ketentuan upah minimum yang berlaku, ya!

Terakhir diperbarui: Januari 2026 | Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, PP 49/2025, BPS